Pengabilan Sumpah Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Wamena
Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura pada Pengadilan Negeri Wamena dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
Sosialisasi E-Berpadu Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena
Pengadilan Negeri Wamena Melaksanakan Perkara Eksekusi
Lebih lanjut
RELAAS PANGGILAN SIDANG PERKARA NO. 5/Pdt.G/2026/PN Wmn
SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM PN WAMENA TA 2026
PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024
PENGUMUMAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PN WAMENA TAHUN 2025
Lebih lanjut
Eksistensi Hukum Adat dalam Bingkai Asas Legalitas Pasca-KUHP Baru dan PP 55/2025
Wajah Baru Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Jenis Putusan Pengadilan dan Rekonfigurasi Upaya Hukumnya Menurut KUHAP Baru
KUHP Nasional dan Tantangan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Multidimensi terhadap Reformasi Hukum Pidana Indonesia
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas