Pengabilan Sumpah Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Wamena
Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura pada Pengadilan Negeri Wamena dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
Sosialisasi E-Berpadu Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena
Pengadilan Negeri Wamena Melaksanakan Perkara Eksekusi
Lebih lanjut
RELAAS PANGGILAN SIDANG PERKARA NO. 3/Pdt.G/2026/PN Wmn
SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM PN WAMENA TA 2026
RELAAS PANGGILAN SIDANG PERKARA NO. 14/Pdt.G/2025/PN Wmn
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Lebih lanjut
Eksistensi Hukum Adat dalam Bingkai Asas Legalitas Pasca-KUHP Baru dan PP 55/2025
Wajah Baru Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Jenis Putusan Pengadilan dan Rekonfigurasi Upaya Hukumnya Menurut KUHAP Baru
KUHP Nasional dan Tantangan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Multidimensi terhadap Reformasi Hukum Pidana Indonesia
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas